Implementasi dan Dampak MBS

Implementasi dan Dampak MBS

A.  Implementasi MBS

1.    Faktor-faktor yang Perlu Diperhatikan dalam Implementasi MBS

Penerapan MBS mensyaratkan dukungan staf sekolah yang tinggi, tahap penerapan yang baik, sosialisasi dan pelatihan yang baik, dukungan anggaran untuk pelatihan dan penyediaan waktu yang teratur dan pendelegasian wewenang kepada kepala sekolah, guru dan orang tua murid.

a.    Kewajiban sekolah, dengan MBS (pemberian otonomi) sekolah dituntut oleh seperangkat kewajiban monitoring dan pertanggungjawaban yang relatif tinggi, untuk menjamin bahwa sekolah memenuhi kewajiban melaksanakan kebijakan pemerintah dan memenuhi harapan masyarakat sekolah. Dibutuhkan kesepakatan tertulis yang memuat secara rinci peran dan tanggung jawab dewan pendidikan daerah, dinas pendidikan daerah, kepala sekolah, dan komite sekolah, yang akan dipakai sebagai dasar penilaian akuntabilitas sekolah.

b.    Kebijakan dan prioritas pemerintah. Pemerintah sebagai penanggung jawab pendidikan nasional berhak merumuskan kebijakan yang menjadi prioritas nasional (program peningkatan melek huruf dan angka, efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan). Dalam hal tersebut sekolah tidak diperbolehkan untuk berjalan sendiri dengan mengabaikan kebijakan standar yang ditetapkan oleh pemerintah yang dipilih secara demokratis.

c.    Peranan profesionalisme dan manajerial. Untuk memenuhi persyaratan pelaksanaan MBS, kepala sekolah, guru, dan tenaga administrasi harus mempunyai kemampuan professional dan manajerial agar peningkatan efifiensi, mutu, dan pemerataan serta unsure monitoring yang direncanakan sekolah berul-betul mencapai tujuan pendidikan sesuai dengan kerangka kebijakan pemertintah dan tujuan sekolah.

d.   Peranan orang tua dan masyarakat. Agar MBS berjalan dengan baik diperlukan partisipasi masyarakat. Sosialisasi dan pelatihan juga penting bagi masyarakat untuk dapat memahami, dan mengawasi serta membantu sekolah dalam pengelolaannya.

e.    Pengembangan profesi. Dalam MBS pemerintah harus menjamin bahwa semua unsure penting tenaga kependidikan menerima pengembangan profesi yang diperlukan untuk mengelola sekolah secara efektif. Agar manfaat MBS terwujud perlu ada pusat pengembangan profesi yang berfingsi sebgai penyedia jasa pelatihan bagi tenaga kependidikan untuk MBS.

2.    Strategi Implementasi MBS

Penerapan MBS akan berlangsung secara efektif dan efisien apabila didukung oleh sumberdaya manusia yang professional untuk mengoperasikan sekolah, dana yang cukup agar sekolah mampu menggaji staf sesuai dengan fungsinya, sarana prasaraana yang memadai untuk mendukung proses belajar-mengajar, serta dukungan masyarakat yang tinggi. Kondisi sekolah yang bervariasi dilihat dari segi kualitas (sekolah maju sampai sekolah tertinggal), lokasi sekolah (sekolah diperkotaan sampai terpencil), dan partisipasi masyarakat (partisipasi tinggi sampai kurang). Untuk mengimplementasikan MBS perlu dilakukan:

a.    Pengelompokan Sekolah

     Perlu dilakukan pengelompokan sekolah berdasarkan kemampuan manajemen, dengan memperhatikan kondisi lokasi dan kualitas sekolah. Perencanaan implementasi MBS harus merujuk pada variasi pengelompokan sekolah tersebut karena setiap sekolah memerlukan perlakuan yang berbeda sesuai dengan kemampuan masing-masing.

b.    Pentahapan Implementasi MBS

     Tahap penerapan suatu program terdiri dari sosialisasi, piloting (uji coba) dan desiminasi (penyebarluasan program). Dengan kompleksitas pendidikan di Indonesia, MBS dapat dilaksanakan di sekolah melalui 3 tahap, yaitu jangka pendek (tahun pertama sampai ketiga, jangka menengah (tahun keempat sampai keenam), dan jangka panjang (setelah tahun keenam). Setiap tahap akan mengadakan perubahan sedikit demi sedikit pada segi ketenagakerjaan, keuangan, kurikulum, sarana dan prasarana, serta partisipasi masyarakat. Contoh diberbagai tahapan adalah sebagai berikut:

     Pada jangka pendek, di segi ketenagakerjaan dan masyarakat diberikan sosialisasi dan pelatihan mengenai MBS, dan segi lain belum mengalami perubahan mendasar.

     Pada jangka menengah, di segi ketenagakerjaan diadakan pelatihan lanjutan dan kepala sekolah memiliki keleluasaan dalam mengatur sekolah, segi keuangan mulai dari daerah kabupaten dan ada keleluasaan mengelola anggaran, segi kurikulum 20% kurikulum disusun ditingkat sekolah berdasarkan potensi lingkungan, segi sarana dan prasarana pengadaannya di tingkat sekolah, segi masyarakat ikut menyusun kurikulum dan mengawasi penggunaan dana.

     Pada jangka panjang segi ketenagakerjaan ada kewenangan luas dalam mengambil kebijakan dan profesionalime yang lebih tinggi, segi keuangan didapat dari block grant yang diberikan daerah kabupaten dan peran masyarakat di segi ini lebih besar, segi kurikulum sekolah boleh menambah kurikulum inti, segi sarana dan prasarana pengadaan sarana dan prasarana di tingkat sekolah, di segi masyarakat komite sekolah dapat memilih kepala sekolah, mengorganisasi sumbangan ornag uta, mengawasi pengelolaan sekolah, ikut menyusun kurikulum, dan mengawasi proses belajar mengajar.

c.    Perangkat implementasi MBS

MBS memerlukan sepserangkat peraturan dan pedoman umum yang dipakai sebagai pedoman dalam perencanaan, monitoring, dan evaluasi sampai laporan pelaksanaan. Rencana sekolah merupakan salah satu perangkat terpenting, yang mengandung visi misi, tujuan, prioritas yang akan dicapai, sertra strategi untk mencapainya. Instrument penting lain adalah saksi dan penghargaan yang dapat memotivasi sekolah untuk melaksanakan rencana dengan optimal. Keberhasilam implementasi juga sangat terganutng pada dukungan politik pemerintah, sosialisasi yang baik, perubahan yang menuju perbaikan dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan masyarakat.

3.    Strategi Pelaksanan di Tingkat Sekolah

1.    Penyusunan basis data dan profil sekolah lebih presentatif, akurat, valid dan secara sistimatis menyangkut berbagai aspek akademis, administratif (siswa, guru, staf), dan keuangan.

2.    Melakukan evaluasi diri (self assesment) utnuk menganalisa kekuatan dan kelemahan mengenai sumber daya sekolah, personil sekolah, kinerja dalam mengembangkan dan mencapai target kurikulum dan hasil-hasil yang dicapai siswa berkaitan dengan aspek-aspek intelektual dan keterampilan, maupun aspek lainnya.

3.    Berdasarkan analisis tersebut sekolah harus mengidentifikasikan kebutuhan sekolah dan merumuskan visi, misi, dan tujuan dalam rangka memberikan pendidikan yang berkualitas bagi siswanya sesuai dengan konsep pembangunan pendidikan nasional yang akan dicapai. Hal penting yang perlu diperhatikan sehubungan dengan identifikasi kebutuhan dan perumusan visi, misi dan tujuan adalah bagaimana siswa belajar, penyediaan sumber daya dan pengeloaan kurikulum termasuk indikator pencapaian peningkatan mutu tersebut.

4.    Berangkat dari visi, misi dan tujuan peningkatan mutu tersebut sekolah bersama-sama dengan masyarakatnya merencanakan dan menyusun program jangka panjang atau jangka pendek (tahunan termasuk anggarannnya. Program tersebut memuat sejumlah program aktivitas yang akan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan nasional yang telah ditetapkan dan harus memperhitungkan kunci pokok dari strategi perencanaan satu tahun dan tahun yang akan datang. Perencanaan program sekolah harus mencakup indikator atau target mutu apa yang akan dicapai dalam tahun tersebut sebagai proses peningkatan mutu pendidikan (misalnya kenaikan NEM rata-rata dalam prosentase tertentu, perolehan prestasi dalam bidang keterampilan, olah raga, dsb). Program sekolah yang disusun bersama-sama antara sekolah, orang tua dan masyarakat ini sifatnya menyesuaikan kebutuhan masyarakat setempat.

4.    Dampak MBS terhadap Sekolah

MBS merupakan konsep pemberdayaan sekolah dalam rangka peningkatan mutu, efisiensi dan kemandirian sekolah. Dengan MBS diharapkan kepala sekolah, guru, dan anggota lain di sekolah dapat melaksanakan pendidikan sesuai dengan kebutuhan, perkembangan zaman, karakteristik lingkungan dan tuntutan global. Peningkatan efisiensi diperoleh dari keleluasaan mengelola sumber daya partisipasi masyarakat dan keleluasaan birokrasi. Peningkatan mutu diperoleh dari pasrtisipasi orang tua, fleksibilitas pengelolaan sekolah dan kelas, peningkatan profesionalisme guru dan kepala sekolah. Peningkatan pemerataan diperoleh dari peningkatan partisipasi masyarakat.

MBS memberikan kebebasan kekuasaan besar pada sekolah dan menciptakan sumber kepemimpinan baru, lebih demokratis dan terbuka, yang disertai seperangkat tanggung jawab (pembagian kerja) pengelolaan sumber daya seperti . yang dapat meningkatkan kesejahteraan guru sehingga dapat lebih berkonsentrasi pada tugas, keleluasaan mengelola sumber daya dan melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi, mendorong profesionaslisme kepala sekolah, kesempatan menyusun kurikulum yang mendukung guru untuk berinovasi yang selanjutnya aspek tersebut mendukung ketercapaian tujuan sekolah. Adanya kontrol dari masyarakat dan monitoring dari pemerintah menjadikan pengelolaan sekolah menjadi akuntabel, transparan, egaliter, dan demokratis, serta menghapuskan monopoli pendidikan.

Dalam pendekatan MBS, tanggung jawab pengambilan keputusan tertentu mengenai anggaran, kepegawaian, dan kurikulum ditempatkan di tingkat sekolah dan bukan di tingkat daerah, apalagi pusat. Melalui keterlibatan guru, orang tua, dan anggota masyarakat lainnya dalam keputusan-keputusan penting itu, MBS dipandang dapat menciptakan lingkungan belajar yang efektif bagi para murid. Dengan demikian, pada dasarnya MBS adalah upaya memandirikan sekolah dengan memberdayakannya.

Dengan penerapan MBS prestasi belajar murid lebih mungkin meningkat jika manajemen pendidikan dipusatkan di sekolah daripada pada tingkat daerah. Para kepala sekolah cenderung lebih peka dan sangat mengetahui kebutuhan murid dan sekolahnya ketimbang para birokrat di tingkat pusat atau daerah. Lebih lanjut dinyatakan bahwa reformasi pendidikan yang bagus sekalipun tidak akan berhasil jika para guru yang harus menerapkannya tidak berperan serta merencanakannya.

Penerapan MBS yang efektif akan menghasilkan orang-orang yang kompeten di sekolah untuk mengambil keputusan yang akan meningkatkan pembelajaran, peluang bagi seluruh anggota sekolah untuk terlibat dalam pengambilan keputusan penting, mendorong munculnya kreativitas dalam merancang bangun program pembelajaran yang mengunggulkan potensi lokal, pengarahan kembali sumber daya yang tersedia untuk mendukung tujuan yang dikembangkan di setiap sekolah, rencana anggaran yang lebih realistik ketika orang tua dan guru makin menyadari keadaan keuangan sekolah, batasan pengeluaran, dan biaya program-program sekolah, dan meningkatkan motivasi guru dan mengembangkan kepemimpinan baru di semua leve