Komparasi Nilai-nilai Demokrasi Parlementer dengan Demokrasi Terpimpin

BAB I

PENDAHULUAN

A.    LATAR BELAKANG

Pemimpin, terutama pemimpin yang menduduki posisi atas, merupakan penentu arah bagi organisasinya dalam mencapai tujuan organisasi tersebut.  Pemimpin dianggap mampu mengelola organisasinya dengan baik apabila memilki kualitas, baik pemimpin di bidang ekonomi, sosial, pemerintahan, politik, dan lain sebagainya.  Menurut Kartini Kartono dalam bukunya Pemimpin dan Kepemimpinan, perspektif baru yang muncul pada dunia modern dan kehidupan demokratis (di negara-negara demokrasi) selalu menstimulir setiap individu untuk berpartisipasi aktif dalam semua kegiatan berorganisasi serta aktivitas hidup, dan ikut memikul tanggungjawab susila yang lebih besar.  Oleh karena itu, pemimpin adalah pembuka jalan baru bagi organisasinya untuk melangkah lebih maju dalam mencapai tujuan organisasi yang tentunya adalah tujuan bersama, bukan hanya tujuan pemimpin itu sendiri.

Membicarakan kehidupan organisasi dan kepemimpinan di negara-negara demokrasi, tidak terlepas dari bagaimana pemimpin-pemimpin masa lampau mengelola negara dan apa yang ada di dalamnya untuk mencapai kesejahteraan, terutama kesejahteraan rakyatnya.  Indonesia adalah Negara yang menganut sistem demokrasi.  Hal tersebut terlihat dengan adanya sistem demokrasi parlementer dan demokrasi pemimpin.  Tetapi, setiap masa pasti memilki nilai-nilai dan pola-pola kepemimpinan yang berbeda-beda.  Oleh karena itu, makalah ini akan membahas komparasi atau perbandingan nilai serta pola kepemimpinan pada masa demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin. 

B.     RUMUSAN MASALAH

1.      Apa yang dimaksud dengan teori kepemimpinan?

2.      Apa saja syarat-syarat atau cirri-ciri pemimpin?

3.      Apa saja nilai-nilai kepemimpinan secara substansial?

4.      Bagaimana perbandingan nilai dan pola kepemimpinan pada masa yang berbeda? 

C.    TUJUAN

1.      Untuk mengetahui teori kepemimpinan.

2.      Untuk mengetahui syarat- syarat atau cirri-ciri pemimpin.

3.      Untuk mengetahui nilai-nilai kepemimpinan secara substansial.

4.      Untuk mengetahui perbandingan nilai dan pola kepemimpinan pada masa yang berbeda.

BAB II

PEMBAHASAN

A.    Teori Kepemimpinan

Teori Kepemimpinan mengandung arti sebagai berikut:

·         Suatu penggeneralisasian dari suatu seri fakta mengenai sifat sifat dasar dan perilaku pemimpin dan konsep-konsep kepemimpinan. 

·         Dengan menekankan latar belakang historis,dan sebab musabab timbulnya kepemimpinan serta persyaratan untuk menjadi pemimpin.

·         Sifat-sifat yang diperlukan oleh seorang pemimpin,tugas-tugas pokok dan fungsinya,serta etika profesi yang perlu dipakai oleh pemimpin.

Ada banyak sekali teori yang berkembang sejak pertengahan tahun 1940 sampai saat ini.  Tetapi hanya ada dua teori yang cukup menarik perhatian para pengamat dan praktisi pengembangan sosial.  Teori-teori kepemimpinan yang berkembang antara lain:

1.      Teori Kepemimpinan Kharismatik (Charismatic Leadership)

Yaitu, pengikut memberikan atribut-atribut heroik atau kemampuan kepemimpinan yang luar biasa bila mereka mengamati perilaku-perilaku para pemimpin itu.  Pemimpin yang kharismatik akan menampilkan ciri-ciri sebagai berikut:

a.       Memilki visi yang amat kuat atau kesadaran tujuan yang jelas.

b.      Mengkomunikasikan visi itu dengan efektif.

c.       Mendemonstrasikan konsistensi dan fokus.

d.      Mengetahui kekuatan-kekuatan sendiri dan memanfaatkannya. 

Masa Demokrasi Terpimpin

BAB I
PENDAHULUAN

A.    LATAR BELAKANG

Sejarah panjang perjuangan dan melelahkan pada akhirnya membuahkan kemerdekaan pada tanggal 17 agustus 1945 dengan keputusan rakyat Indonesia sendiri setelah kemerdekaan yang dijanjikan jepang tak kunjung datang. Sejarahpun berlanjut, tiga sistem politik yang berbeda, masing masing mengatasnamakan “Demokrasi” telah di coba di tegakkan selama lebih kurang setengah abad terakhir.

Segera setelah Indonesia merdeka, Indonesia mencoba sistem Demokrasi parlementer yang di kemudian hari dianggap terlalu “Liberal”, kemudian menjelang dekade 1950 an dicoba pula sistem politik dengan nama demokrasi terpimpin, yang ternyata bukan saja tidak Demokratis, melainkan dinilai cendrung mengarah kepada sistem Otoriterianisme, pada kurun waktu terpanjang sesudah itu di Indonesia diberlakukan “Demokrasi pancasila” di bawah orde Baru, yang berakhir pada tahun 1998,dan yang melahirkan Revormasi.

Demokrasi terpimpin adalah sebuah demokrasi yang sempat ada di Indonesia, yang seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpinnya saja. Dalam makalah ini akan dibahas mengenai demokrasi terpimpin di Indonesia dan mudah-mudahan tidak lari jauh dari konteks sejarahnya. Dan dalam metode penulisan makalah ini penulis berusaha bersikap netral.

B.     RUMUSAN MASALAH

1.      Apa yang melatar belakangi lahirnya demokrasi terpimpim ?

2.      Bagaimana perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin ?

3.      Bagaimana perkembangan politik pada masa demokrasi terpimpin ?

4.      Bagaimana perkembangan sosial dan budaya pada masa demokrasi terpimpin ?

C.    TUJUAN

1.      Untuk mengetahui latar belakang lahirnya demokrasi terpimpin.

2.      Untuk mengetahui perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin.

3.      Untuk mengetahui perkembangan politik pada masa demokrasi terpimpin.

4.      Untuk mengetahui perkembangan sosial budaya pada masa demokrasi terpimpin.

BAB II

PEMBAHASAN

A.    LATAR BELAKANG LAHIRNYA DEMOKRASI TERPIMPIN

Demokrasi Terpimpin berlaku di Indonesia antara tahun 1959-1966, yaitu dari dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 hingga jatuhnya kekuasaan Sukarno. Latar belakang dicetuskannya sistem Demokrasi Terpimpin oleh Presiden Soekarno :

1.      Dari segi keamanan : Banyaknya gerakan sparatis pada masa Demokrasi Liberal, menyebabkan ketidakstabilan di bidang keamanan.

2.      Dari segi perekonomian  : Sering terjadinya pergantian kabinet pada masa Demokrasi Liberal menyebabkan program-program yang dirancang oleh kabinet tidak dapat dijalankan secara utuh, sehingga pembangunan ekonomi tersendat.

3.      Dari segi politik : Konstituante gagal dalam menyusun UUD baru untuk menggantikan UUDS 1950.

Masa Demokrasi Parlementer

BAB I

PENDAHULUAN

A.    LATAR BELAKANG

Kemerdekaan bangsa Indonesia adalah cita- cita rakyat Indonesia yang telah  berasil dicapai, walaupun hal itu harus dicapai dengan segala kesulitan dan pengorbanan seluruh rakyat Indonesia pada saat itu. Namun walaupun telah merdeka dan diakui di mata dunia, bangsa Indonesia pada saat itu menghadapi harus menentukan masa depannya sendiri . pda masa itu di samping kemerdekaan telah diraih disisi lain banuyak terdapat kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, dan tradisi-tradisi otoriter , maka banyak hal yang bergantung pada kearifan dan nasib baik pemimpin negri. Dalam tahun 1950 kendali pemerintah masih di tangan kaum nasionalis perkotaan dari generasiyang lebih tua dari partai- partai sekuler.

Masalah- masalah social yang dihadapi bangsa Indonesia setelah terlepas dari belenggu penjajah, sisa- sisa penderitaan rakyat mendorong para elite negri untuk segera melakukan penataan dalam hal pemerintahan dan institusi.  Dari belanda dan jepang Indonesia mewarisi tradisi- tradisi, asumsi-asumsi dan struktur hokum sebuah Negara polisi. Rakyat Indonesia pada waktu itu sebagian terdiri dari mereka yang buta huruhdabn terbiasa dengan kekuasaan yang otoriter dan peternalistik, dan berda dalam posisi yang sulit untuk meminta pertaggungjawanban dari para elite politik. Mereka yang sadar politik adalah mereka yang tinggal di perkotaan, para politikus Jakarta yang mengusung demokrasi,kebanyakan adalah para elite politik yang merasa sebagai pengikut suatu budaya perkotaan baru yang lebih unggul di bandingkan masyarakat di daerah.

Untuk menata dan membangun birokrasi suatu Negara yang baru mulai berdiri sangatlah susah, sangat sulit dalam menentukan system pemerintahan yang cocok untuk diterapkan di Indonesia, Untuk itu pada tahun 1950 tidak mengheramnkan bila percobaan demokrasi mengfalami kegagalan. Banyak terjadi korupsi, kesatuan wilayah mulaiterancam, keadilan social belum tercapai, banyak nya permasalahan ekonomi yang belum terpecahkan. Dengan mempelajari terbentuk Demokrasi parlementer, serta pelaksanaanya kita dapat menyimpulkan pelajaran- pelajaran yang dapat diambil untuk meningkatkan dan memperbaiki system pemerintahan yang sesuai untuk diterapkan di Negara Indonesia.

B.     RUMUSAN MASALAH

1.      Apakah latar belakang dibentuknya Demokrasi Parlementer ?

2.      Bagaimanakah kepemimpinan dalam periode- periode Demokrasi Parlementer ?

3.      Apakah penyebab gagalnya Demokrasi Parlementer ?

C.    TUJUAN

1.      Mengetahui  latar Belakang dibentuknya Demokrasi Parlementer.

2.      Mengetahui  kepemimpinan dalam periode-periode Demokrasi Parlementer.

3.      Mengetahui penyebab gagalnya Demokrasi Parlementer.

BAB II

PEMBAHASAN

A.    Proses Terbentuknya Demokrasi Parlementer

Pada tahun 1950, para polikus Jakarta tentu saja membentuk suatu sistem parlementer seperti yang paling baik yang mereka ketahui: demokrasi multi partai dari negeri Belanda. Kabinet bertanggung jawab kepada pelemen satu majelis (Dewan Perwakilan Rakyat) yang jumlah anggotanya 232 orang yang mencerminkan apa yang dianggap sebagai kekuatan-kekuatan partai Masyumi mendapatkan 49 kursi (21%), PNI 36 kursi (16%), PSI 17 kursi (7,3%), PKI 13 kursi (5,6%), Partai Katholik 9 kursi (3,9%), Partai Kristen 5 kursi (2,2%), dan Murba 4 kursi (1,75), sedangkan lebih dari 42% kursi dibagi diantara partai-partai atau perorangan-perorangan lainya, yang tak satupun dari mereka ini mendapatkan dari 17 kursi. Ini merupakan suatu struktur yang tidak menopang pemerintah yang kuat, tetapi umumnya diyakini bahwa struktur kepartaian tersebut akan disederhanakan apabila pemilihan umum di laksanakan. Soekarno selaku presiden, tidak memiliki kekuasaan riil kecuali menunjuk para formatur untuk membentuk kabinet-kabinet baru, suatu tugas yang sering kali melibatkan negosiasi-negosiasi yang rumit.

B.     Periode dan Tokoh dalam Demokrasi Parlementer

Setelah Konferensi Meja Bundar kabinet pertama di bawah Republik Indonesia Serikat berada di bawah pimpinan wakil Presiden Mohammad Hatta. Dengan bantuan Sutan Sjahrir, Hatta terutama bertugas untuk membereskan berbagai masalah yang berhubungan dengan pemindahan kekuasaan dari Belanda ke Indonesia. Hatta kemudian meletakkan jabatan perdana menteri saat Indonesia kembali menjadi negara kesatuan pada 17 agustus 1950. Tugas utama Hatta adalah menjalankan apa yang disepakati dalam KMB. Hatta pun mengantar Indonesia menjadi anggota PBB pada bulan september 1950.